![[IMG]](http://img.okezone.com/content/2015/12/28/18/1276272/uu-antiterorisme-china-dianggap-kontroversial-c6rDLfKbR3.jpg)
UU antiterorisme China dianggap kontroversial (Foto: BBC)
BEIJING – Pemerintah China baru-baru ini menyetujui undang-undang (UU) antiterorisme baru yang dinilai kontroversial. Sebab, UU itu mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu mendekripsikan data maupun informasi.
Namun perusahaan-perusahaan itu tidak memasang “pintu belakang” (back-up plan) dan mengizinkan militer untuk bertugas ke luar negeri untuk operasi melawan teror, sebagaimana rencana awal Pemerintah China.
Para pejabat China mengatakan, negara mereka menghadapi peningkatan ancaman dari para militan dan kelompok separatis, terutama di bagian barat Xinjiang, di mana ratusan orang tewas dalam kekerasan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.
Undang-undang tersebut telah menarik kekhawatiran negara-negara Barat, tidak hanya dikarenakan itu dapat menyalahi hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan bersuara, namun dikarekanan ketentuan dunia maya.
Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, telah menyatakan kekhawatirannya atas undang-undang tersebut secara langsung kepada Presiden China, Xi Jinping.
Sementara sebuah ketentuan dalam rancangan awal yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyimpan server dan data pengguna mereka di China disingkirkan dari undang-undang.
Para perusahaan teknologi masih diwajibkan untuk memberikan bantuan terkait informasi rahasia yang sensitif jika pihak berwenang atau penegak hukum memintanya.
Berbicara di depan parlemen yang ditugaskan untuk mengesahkan undang-undang baru tersebut, Wakil Kepala Divisi Undang-Undang Kriminal Parlemen di bawah Komite Hubungan Legislatif China, Li Shouwei mengatakan, Pemerintah Negeri Tirai Bambu hanya melakukan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Barat dalam meminta para perusahaan teknologi untuk membantu melawan aksi teror.
“Peraturan ini selaras dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk melawan terorisme dan pada dasarnya sama seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara besar di dunia,” ujar Li kepada para wartawan setempat, seperti dikutip Reuters, Senin (28/12/2015).
“Ini tidak akan mempengaruhi pengoperasian normal para perusahaan teknologi dan mereka tidak perlu takut dalam hal pemasangan ‘pintu belakang’ atau kehilangan hak alat-alat intelektualnya,” sambungnya.
Pemasangan pintu belakang keamanan juga pada awalnya diperdebatkan oleh Pemerintah China pada undang-undang yang akan disetujui itu.
Sementara itu, Kepala Divisi Anti-terorisme dari Kementerian Keamanan Publik China, An Weixing mengatakan, Negeri Tirai Bambu menghadapi ancaman serius dari para teroris, terutama pasukan Turkestan Timur, atau sebutan umum Pemerintah China kepada para kalangan separatis yang beroperasi di Xinjiang.
“Terorisme merupakan musuh bersama kemanusiaan, dan pemerintah Tiongkok akan melawan segala bentuk terorisme,” ucap Weixing.
(aji)
http://news.okezone.com/read/2015/12/28/18/1276272/uu-antiterorisme-china-dianggap-kontroversial
Namun perusahaan-perusahaan itu tidak memasang “pintu belakang” (back-up plan) dan mengizinkan militer untuk bertugas ke luar negeri untuk operasi melawan teror, sebagaimana rencana awal Pemerintah China.
Para pejabat China mengatakan, negara mereka menghadapi peningkatan ancaman dari para militan dan kelompok separatis, terutama di bagian barat Xinjiang, di mana ratusan orang tewas dalam kekerasan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir.
Undang-undang tersebut telah menarik kekhawatiran negara-negara Barat, tidak hanya dikarenakan itu dapat menyalahi hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan bersuara, namun dikarekanan ketentuan dunia maya.
Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, telah menyatakan kekhawatirannya atas undang-undang tersebut secara langsung kepada Presiden China, Xi Jinping.
Sementara sebuah ketentuan dalam rancangan awal yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menyimpan server dan data pengguna mereka di China disingkirkan dari undang-undang.
Para perusahaan teknologi masih diwajibkan untuk memberikan bantuan terkait informasi rahasia yang sensitif jika pihak berwenang atau penegak hukum memintanya.
Berbicara di depan parlemen yang ditugaskan untuk mengesahkan undang-undang baru tersebut, Wakil Kepala Divisi Undang-Undang Kriminal Parlemen di bawah Komite Hubungan Legislatif China, Li Shouwei mengatakan, Pemerintah Negeri Tirai Bambu hanya melakukan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Barat dalam meminta para perusahaan teknologi untuk membantu melawan aksi teror.
“Peraturan ini selaras dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk melawan terorisme dan pada dasarnya sama seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara besar di dunia,” ujar Li kepada para wartawan setempat, seperti dikutip Reuters, Senin (28/12/2015).
“Ini tidak akan mempengaruhi pengoperasian normal para perusahaan teknologi dan mereka tidak perlu takut dalam hal pemasangan ‘pintu belakang’ atau kehilangan hak alat-alat intelektualnya,” sambungnya.
Pemasangan pintu belakang keamanan juga pada awalnya diperdebatkan oleh Pemerintah China pada undang-undang yang akan disetujui itu.
Sementara itu, Kepala Divisi Anti-terorisme dari Kementerian Keamanan Publik China, An Weixing mengatakan, Negeri Tirai Bambu menghadapi ancaman serius dari para teroris, terutama pasukan Turkestan Timur, atau sebutan umum Pemerintah China kepada para kalangan separatis yang beroperasi di Xinjiang.
“Terorisme merupakan musuh bersama kemanusiaan, dan pemerintah Tiongkok akan melawan segala bentuk terorisme,” ucap Weixing.
(aji)
http://news.okezone.com/read/2015/12/28/18/1276272/uu-antiterorisme-china-dianggap-kontroversial